FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mendekati pergantian presiden yang akan terjadi dalam sebulan ke depan, Indonesia dihadapkan pada masalah ekonomi.
Hal ini disebabkan oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sedang melanda Indonesia dengan jumlah kasus yang terus meningkat.
Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) selama periode Januari-Maret 2024, tercatat 12.395 tenaga kerja harus mengalami PHK.
DKI Jakarta bahkan menjadi daerah dengan jumlah PHK terbanyak, mencakup 42,15 persen dari total tenaga kerja yang di-PHK.
Tanda-tanda gelombang PHK sudah terlihat sejak tahun sebelumnya.
Pada periode Januari-November 2023, sebanyak 57.923 pekerja kehilangan pekerjaan, dengan kasus terbanyak terjadi di Jawa Tengah. Provinsi ini menjadi wilayah yang paling terdampak, diikuti oleh DKI Jakarta dan Banten.
Di DKI Jakarta, PHK terjadi terutama di sektor jasa seperti restoran dan kafe, sedangkan di Jawa Tengah, sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi penyumbang kasus terbanyak.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah dalam menangani masalah ini.
Netty menyoroti pentingnya perbaikan regulasi agar perusahaan lokal dapat bertahan dalam menghadapi persaingan. Menurutnya, regulasi pemerintah China yang mendukung produsen lokal mereka membuat produk impor dari negara itu lebih murah di pasaran. Selain itu, Netty juga mencurigai adanya praktik jual dan impor ilegal yang semakin memperburuk situasi ini.
