Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku ingin digulingkan saat proses pengambilalihan saham Freeport berlangsung.
Said Didu menganggap pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
“Ini karangan apa lagi?,” ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (20/9/2024).
Ia menegaskan bahwa yang sebenarnya terjadi dalam proses tersebut adalah kasus “papa minta saham,” yang melibatkan beberapa pejabat penting.
“Jelas-jelas saat proses tersebut yang terjadi adalah kasus ‘papa minta saham’ yang melibatkan beberapa pejabat,” katanya.
Said Didu juga menjelaskan bahwa pengambilalihan saham Freeport bukanlah pembelian saham secara langsung dari perusahaan tersebut.
“Pengambilalihan saham Freeport adalah pembelian hak beli saham Rio Tinto,” ujarnya.
Menurutnya, yang terjadi adalah pembelian hak beli saham Rio Tinto oleh BUMN, yang sebelumnya digadaikan oleh Freeport.
“Digadaikan oleh Freeport oleh BUMN, bukan membeli hak saham Freeport oleh pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa beliau mendapat informasi mengenai upaya penggulingan dirinya saat pemerintah Indonesia berencana mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia pada tahun 2018.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Kamis (19/9/2024).
Jokowi juga menyebutkan adanya kekhawatiran akan pemisahan Papua dari Indonesia selama proses pengambilalihan saham Freeport.
