Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa salah satu kunci untuk memiliki negara yang bebas korupsi adalah memiliki para hakim yang tidak dapat dibeli. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah panggilan telepon dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat menyampaikan kepada kelompok Solidaritas Hakim Indonesia dalam sebuah pertemuan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (8 Oktober).
“Percayalah, kunci untuk memiliki negara yang makmur, berfungsi dengan baik, dan bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak dapat dibeli,” tegas Prabowo.
“Oleh karena itu, hakim harus kuat, dan kondisinya harus yang terbaik yang dapat kita berikan. Ini adalah komitmen saya,” lanjutnya.
Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan menjamin keamanan keuangan para hakim harus menjadi prioritas.
“Anda dapat mempelajari pidato dan catatan masa lalu saya. Saya selalu percaya bahwa standar hidup hakim perlu ditingkatkan dan dijamin sehingga mereka dapat tetap independen dan menjalankan tugas mereka sebaik mungkin,” tambah Prabowo.
Dorongan Prabowo untuk meningkatkan penghasilan para hakim telah menjadi bagian dari visi lamanya untuk negara ini.
Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan keluhan mereka tentang kurangnya kenaikan gaji selama 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk menunjang keluarga mereka.
Bagi hakim yang baru diangkat, pendapatan bersih mereka sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.
“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar untuk tiga hari,” kata Rangga, seorang perwakilan dari para hakim, merujuk kepada anak dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kami harus menafkahi keluarga, anak-anak, dan orangtua kami,” tambahnya.
Rangga menekankan bahwa gaji Rp 12 juta tersebut tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab yang dipegang oleh para hakim. Komitmen Prabowo untuk memperbaiki situasi telah diterima dengan baik oleh para hakim yang menunggu perubahan positif yang telah dijanjikan setelah ia menjabat.
