Tolak kenaikan PPN hingga 12 persen terus mendapat sorotan dari masyarakat karena berpotensi meningkatkan harga kebutuhan pokok di tengah tingginya tingkat kemiskinan. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyarankan agar kebijakan ini dihadapi dengan bijaksana dan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan contoh dengan sikapnya yang tidak mengeluh meskipun harus mengambil keputusan impopuler di awal masa pemerintahannya. Adies menilai penerapan PPN 12 persen pada barang mewah secara selektif sebagai solusi menguntungkan bagi semua pihak. Kementerian Keuangan juga merumuskan skema insentif, seperti peningkatan UMP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan subsidi PPh bagi sektor tertentu. Untuk pelaku UMKM, disediakan pembebasan PPh, sedangkan bagi pengusaha tekstil, ada subsidi bunga. Masyarakat miskin juga akan mendapat bantuan pangan sebagai bagian dari kebijakan ini. Dengan begitu, implementasi kenaikan PPN dapat memberikan manfaat luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Adies Kadir Minta Kenaikan PPN Tidak Dipolitisir: Analisis Mendalam”

Read Also
Recommendation for You

Mutiara Annisa Baswedan, anak pertama dari mantan Gubernur DKI Jakarta dan calon presiden 2024 Anies…

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk duduk…

Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah untuk mencegah praktik korupsi telah menjadi topik pembicaraan…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan kenaikan gaji untuk kepala daerah, namun hal ini menuai berbagai…