Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengajak masyarakat untuk melindungi nama baik para mantan presiden dari label-label yang berpotensi memecah belah masyarakat. Hal ini dilontarkan sebagai tanggapan terhadap polemik seputar masuknya nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai salah satu tokoh terkorup versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) 2024. Budi Gunawan menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan kesatuan, serta merawat martabat presiden-presiden kita. Pernyataan Menkopolkam tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial, dengan beragam pandangan yang berbeda dari warganet. Sebagai contoh, seorang pegiat media sosial bercentang biru di akun X, @berlianidris, menyoroti pentingnya menjaga nama baik mantan presiden untuk kebaikan bangsa. Cuitan tersebut mendapat respon aktif dari warganet, dengan banyak pendapat yang beragam terkait isu tersebut. Beberapa menilai bahwa urusan menjaga nama baik adalah tanggung jawab masing-masing individu, termasuk mantan presiden, sementara yang lain berpendapat bahwa jika seseorang telah melakukan kesalahan, mengapa nama baiknya harus dijaga. Polemik ini menunjukkan kompleksitas pandangan masyarakat terhadap isu yang melibatkan nama baik dan reputasi seseorang, terutama figur publik seperti mantan presiden.
“Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa: Respons Ajakan Menkopolkam”

Read Also
Recommendation for You

Curhat seorang penyiar di Radio Republik Indonesia (RRI) terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menuai…

Deddy Corbuzier baru saja dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, dengan berhak menerima gaji sekitar…

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti pendekatan ekonomi yang berbeda-beda dilakukan…

Pegiat media sosial, Stefan Antonio mengangkat pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan…