Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan sejumlah prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan yang telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam sebuah pernyataan pers, Bapak Sirait melaporkan kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, serta berbagai kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
Maruarar melaporkan bahwa pembangunan 27 menara dan sejumlah rumah di IKN telah selesai dan siap diresmikan dalam waktu dekat. Beliau juga menyampaikan kemajuan pembangunan di Desa Atlet Kemayoran.
Menurut Bapak Maruarar, Presiden Prabowo juga memberikan arahan bahwa kebijakan perumahan harus memberikan prioritas utama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Arahan tersebut menekankan pentingnya memberikan penyewaan termurah kepada MBR dan menyesuaikan kebijakan perumahan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selanjutnya, Maruarar menjelaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama beberapa kementerian lainnya telah merancang kebijakan konkret untuk membantu MBR. Langkah konkret yang diambil termasuk penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) atau IMB bagi keluarga MBR, serta mempercepat proses persetujuan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari.
Maruarar juga menegaskan kebijakan penghapusan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses kepemilikan rumah bagi kalangan berpenghasilan rendah, sejalan dengan visi kebijakan pro-rakyat yang ditekankan oleh Presiden Prabowo.
Semua upaya ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kebijakan perumahan di Indonesia benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan mereka sebagai prioritas utama.
