Partisipasi Kader PDIP dalam Retret Kepala Daerah Mengancam Kredibilitas Politik Prabowo
Instruksi dari PDIP untuk menunda keikutsertaan kader dalam retret kepala daerah telah menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pemerintahan, khususnya bagi Prabowo yang menginisiasi program tersebut. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa jika instruksi tersebut diikuti tanpa konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang menolak hadir, maka kredibilitas pemerintah, terutama Prabowo, akan dipertanyakan.
Tidak hanya itu, Dedi juga menyoroti aspek efisiensi anggaran dari retret tersebut, mengingat pemerintah baru-baru ini memperbincangkan hal tersebut. Dia menambahkan bahwa program ini dapat dianggap sebagai pemborosan anggaran jika tidak bersifat mengikat bagi kepala daerah di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri.
Seiring dengan itu, Dedi juga menunjukkan potensi dampak jika PDIP meminta kader mereka untuk mengambil sikap serupa di DPR, mengingat PDIP merupakan pemenang dalam pemilihan legislatif. Dedi memperingatkan bahwa Prabowo dapat kehilangan dukungan politik dan legitimasi dari PDIP, yang berisiko mengancam pemerintahannya.
Dengan meningkatnya gerakan massa yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah belakangan ini, Dedi menyarankan pemerintah untuk merespons dinamika tersebut dengan mengurangi tekanan terhadap publik, mengevaluasi kebijakan, dan menghindari keputusan populis yang berpotensi memicu resistensi. Itulah sebabnya penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi ini.
