Pemerintah Abaikan Partisipasi Publik: Analisis Pendekatan Militeristik

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, secara tegas mengkritik pola komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggapnya kurang transparan dan tidak akuntabel. Menurutnya, pendekatan pengambilan kebijakan yang cenderung top-down dan militeristik tidak memperhatikan partisipasi publik dengan baik. Bivitri menekankan bahwa masalah utamanya bukan hanya terletak pada aspek komunikasi, tetapi juga pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan. Ia menyoroti bahwa pemerintah seharusnya tidak bersikap semena-mena terhadap rakyat karena rakyatlah yang membayar pajak, dan para pejabat publik seharusnya bekerja secara berkualitas. Bivitri juga meragukan efektivitas dari perombakan kabinet (reshuffle) dalam memperbaiki kinerja pemerintah. Menurutnya, banyak menteri yang dipilih tidak memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga tanpa rasionalitas yang jelas dalam penyusunan kabinet. Dengan demikian, Bivitri tidak yakin bahwa reshuffle akan membawa perbaikan yang signifikan dalam pemerintahan saat ini.

Source link