Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengungkapkan pandangannya terkait peran komisaris di BUMN, termasuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina. Menurut Arief, komisaris di BUMN memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dia menegaskan bahwa posisi tersebut hanyalah penempatan untuk mantan Timses Pilpres, tanpa memiliki pengaruh signifikan dalam operasional perusahaan. Arief juga menyamakan peran komisaris di BUMN dengan di perusahaan swasta, yang menurutnya memiliki kewenangan lebih besar.
Seiring perbincangan mengenai Ahok dan kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga, pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea pun turut memberikan pandangannya. Hotman bahkan menyarankan Ahok untuk meminta maaf kepada publik terkait kasus tersebut. Meskipun masih diperdebatkan apakah Ahok bersalah atau tidak, Hotman menganggap bahwa sebagai mantan Komisaris Utama, Ahok harus bertanggung jawab. Perdebatan ini menjadi sorotan utama dalam dunia politik dan hukum di Indonesia.
Semua pandangan dari tokoh-tokoh tersebut membawa isu penting mengenai peran komisaris di BUMN dan tugasnya dalam mengelola perusahaan. Diskusi mengenai keterlibatan politik dalam pengelolaan BUMN dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan semakin mengemuka. Dengan adanya berbagai pandangan dan opini dari berbagai pihak, penting bagi publik untuk terus mengikuti perkembangan terkait hal ini.
