Rapat Panitia Kerja DPR RI yang membahas RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta memantik sorotan tajam dari publik. Bukan hanya karena substansi pembahasannya, tetapi juga karena lokasi rapat yang dianggap tak sejalan dengan semangat efisiensi yang belakangan kerap digaungkan. Salah satu suara paling keras datang dari sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, yang menyinggung pilihan hotel mewah itu lewat akun Instagram pribadinya.
Hotel Mewah Jadi Pusat Perhatian
Denny menggarisbawahi harga menginap di Fairmont yang disebut berada di kisaran Rp3 juta per malam. Dalam sindirannya, ia menyoroti jarak antara gaya rapat para wakil rakyat dan pesan penghematan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Bagi sebagian masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal tempat, melainkan soal sensitivitas pejabat publik terhadap situasi yang sedang dihadapi warga.
Penjelasan DPR Tak Meredakan Kritik
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa rapat di luar kompleks parlemen dimungkinkan selama mendapat izin pimpinan DPR. Namun penjelasan itu belum cukup meredakan pertanyaan publik. Hotel Fairmont tetap dipandang sebagai pilihan yang janggal, apalagi tarif kamarnya disebut berada di rentang Rp2,6 juta hingga Rp4,6 juta per malam. Di tengah pembahasan RUU TNI yang dinilai penting, keputusan memilih hotel berkelas tinggi justru memperlebar jarak antara DPR dan persepsi masyarakat.
Diskon Hotel dan Alasan Intensitas Pembahasan
Di sisi lain, muncul keterangan bahwa hotel tersebut memberi potongan harga kepada DPR dan dipilih karena intensitas pembahasan RUU TNI yang tinggi. Meski begitu, alasan itu belum sepenuhnya menjawab kritik yang berkembang. Sorotan publik tampaknya bukan hanya tertuju pada besaran biaya, tetapi juga pada pesan simbolik dari penggunaan fasilitas mewah untuk agenda kenegaraan yang semestinya mencerminkan kehati-hatian dan kepekaan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
