Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan pentingnya tindakan tegas dari aparat kepolisian terhadap preman yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) dan melakukan pemerasan dengan dalih meminta tunjangan hari raya (THR). Menurut Abdullah, keluhan akan keberadaan preman bermodus ormas sudah lama terdengar dari masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan korban lainnya. Untuk mengatasi hal ini, dia menyarankan agar kepolisian membentuk posko pengaduan khusus terkait aksi premanisme tersebut.
Abdullah menekankan bahwa preman berkedok ormas seringkali melakukan tindakan pemerasan dengan cara yang cukup paksa menjelang hari raya. Mereka targetkan lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pabrik, toko, serta tempat lain sebagai lokasi pemerasan. Aksi-aksi ini semakin marak dan mendapat sorotan publik karena terekam dan tersebar di media sosial.
Mengenai praktik premanisme ini, Abdullah menyatakan bahwa tidak hanya satu wilayah yang terkena dampak, tapi juga beberapa daerah lain. Bahkan, pelaku sering menggunakan kekerasan terhadap korban yang menolak memberikan uang serta membawa senjata tajam. Oleh karena itu, Perlunya aksi tegas dari aparat kepolisian dalam menindak preman berkedok ormas ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh.
