Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru saja melakukan perombakan besar dalam struktur birokrasi dengan merotasi dan mempromosikan 25 pejabat eselon II menjelang Lebaran. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, mencakup kepala dinas, kepala biro, hingga direktur rumah sakit. Langkah ini bertujuan untuk menyegarkan organisasi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Pelantikan dilakukan di lapangan terbuka di Kabupaten Karawang pada Kamis sebelum Hari Raya Idul Fitri, disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam daftar yang diumumkan, terdapat 25 nama pejabat yang mengalami rotasi maupun promosi. Beberapa di antaranya merupakan pejabat yang diangkat oleh gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, namun kini dipindah atau mendapatkan posisi baru di era kepemimpinan Dedi Mulyadi. Perombakan dilakukan sebelum Gubernur Dedi Mulyadi genap menjabat 100 hari. Dalam sambutannya, ia berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan daftar yang diumumkan, berikut adalah pejabat baru yang dilantik sebagai pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat:
1. Dedi Taufik Kurohman sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Nining Yuliastiani sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Noneng Komara Nengsih sebagai Kepala Dinas Sosial.
4. Bambang Tirtoyuliono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Ai Saadiyah Dwidaningsih sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6. Dedi Supandi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
7. Sumasna sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
8. Mohammad Taufiq Budi sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
9. Linda Al Amin sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
10. Mas Adi Komar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dan seterusnya…
Meski telah dilakukan rotasi, beberapa posisi di lingkungan Pemprov Jabar masih kosong. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memastikan komposisi pejabat yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Segala langkah yang diambil bertujuan untuk mendukung kepentingan masyarakat dan memperkuat kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah dinamika sosial kemasyarakatan.
