DPR dan Kemenkumham Setuju Hapus SKCK karena Tidak Efektif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi III telah menyetujui usulan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Keputusan ini dipandang sebagai langkah sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan perlindungan hak asasi warga negara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa penghapusan SKCK adalah langkah yang tepat karena dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan administrasi saat ini. Menurutnya, SKCK tidak memberikan jaminan terbebas dari masalah hukum, karena rekam jejak hukum dapat diperoleh langsung melalui sistem pengadilan. Ia juga menyoroti bahwa proses pengurusan SKCK dianggap merepotkan masyarakat baik dari segi waktu maupun biaya, terutama bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Menurutnya, prosedur yang panjang dan biaya tambahan dapat menjadi beban bagi masyarakat. Dengan demikian, keputusan tersebut diumumkan dalam pernyataan resmi di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagai langkah untuk menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi beban bagi masyarakat.

Source link