Kemandirian Antariksa Jadi Alarm Baru bagi Kedaulatan Indonesia
Di tengah cepatnya lompatan teknologi global, ruang antariksa tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan riset semata. Bagi Indonesia, sektor ini kini masuk ke wilayah yang menyangkut kedaulatan, pertahanan, ekonomi, dan arah pembangunan jangka panjang. Itulah benang merah yang mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global yang digelar CIReS dan LPPSP FISIP UI, dan dihadiri sekitar 300 peserta dari parlemen, kementerian, militer, asosiasi profesi, akademisi, hingga media nasional.
Ruang Antariksa Tak Lagi Netral
Dalam forum tersebut, Prof. Semiarto Aji Sumiarto menegaskan bahwa kemandirian antariksa bukan sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan strategis jika Indonesia ingin menjaga posisi di tengah persaingan yang makin tajam. Pesan utamanya jelas: negara yang tak menguasai teknologi antariksa berisiko hanya menjadi penonton di panggung yang semakin menentukan masa depan ekonomi dan keamanan.
Indonesia sebenarnya punya modal sejarah. Sejak 1960-an, bangsa ini sudah terlibat dalam pengembangan antariksa dan bahkan tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara independen. Namun, modal sejarah itu kini berhadapan dengan persoalan baru: tata kelola program yang belum kuat, pendanaan yang terbatas, serta kebutuhan arah kebijakan yang lebih tegas setelah LAPAN diintegrasikan ke BRIN.
Tekanan Geopolitik dan Tantangan Tata Kelola
Para narasumber menilai, meningkatnya privatisasi dan rivalitas geopolitik di sektor antariksa membuat Indonesia tidak punya banyak ruang untuk bergerak lambat. Teknologi antariksa dipandang akan menjadi salah satu pilar ekonomi global di masa depan, sehingga negara yang terlambat membangun kapasitas akan tertinggal jauh dalam akses data, konektivitas, hingga penguasaan industri turunannya.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menyoroti bahwa ruang antariksa telah berubah menjadi domain strategis yang berdampak langsung pada pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Menurut dia, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pengguna pasif di tengah militerisasi orbit dan persaingan antarnegara. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional agar koordinasi lintas sektor bisa berjalan lebih terarah dan tidak terpecah-pecah.
Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Program
Dari sisi industri, Asosiasi Antariksa Indonesia mendorong pembangunan ekosistem antariksa nasional yang utuh. Bagi mereka, kemandirian tidak cukup diwujudkan melalui satu atau dua proyek satelit, tetapi harus mencakup manufaktur, pengembangan roket, data analytics, hingga konstelasi satelit LEO yang disebut sebagai tulang punggung space economy.
Selain itu, alih teknologi, dukungan terhadap start-up lokal, regulasi yang konsisten, dan kepastian anggaran dipandang sebagai syarat yang tidak bisa ditawar. Diskusi itu juga menekankan pentingnya dukungan politik dan kejelasan kelembagaan agar pengembangan antariksa tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi agenda negara yang berjalan terus-menerus.
Dengan seluruh tantangan tersebut, forum ini memberi sinyal bahwa Indonesia perlu bergerak cepat dari sekadar membahas ambisi menjadi menjalankan langkah konkret. Revitalisasi lembaga yang pernah berperan dalam pengembangan teknologi antariksa, penguatan regulasi, investasi yang berkelanjutan, dan kerja sama lintas sektor disebut sebagai fondasi awal untuk menjaga kedaulatan Indonesia di ruang antariksa.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
