Kemandirian Antariksa dan Peran Badan Antariksa Nasional

Kemandirian Antariksa Indonesia Membangkitkan Semangat untuk Bertindak

Dalam situasi persaingan geopolitik antariksa yang semakin intensif, penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mengutamakan kepentingan jangka panjang bangsa. Diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI mengemukakan topik yang sangat relevan.

Keynote speaker, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN (mantan Kepala LAPAN) menegaskan bahwa kemandirian antariksa adalah syarat mutlak kedaulatan dan daya saing bangsa. Sejak era 1960-an, Indonesia telah menorehkan perjalanan keantariksaan yang membanggakan dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri.

Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menggarisbawahi bahwa keberadaan antariksa saat ini setara dengan darat, laut, dan udara, dengan dampak langsung pada pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan bangsa. Ide revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai wadah koordinasi lintas sektor juga merupakan inisiatif penting untuk mencapai kemandirian antariksa.

Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal teknologi dan peluncuran satelit. Kemandirian antariksa menjadi prasyarat penting untuk ketahanan nasional, layanan publik di daerah terpencil, mitigasi bencana, dan perlindungan perbatasan.

Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menekankan bahwa penguasaan antariksa adalah indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. Pendirian RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal menuju tata kelola antariksa yang berdaulat adalah langkah positif dari legislator.

Yusuf Suryanto dari Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa kemandirian antariksa Indonesia memerlukan kerangka pembiayaan, kelembagaan, dan strategi lintas sektor yang kuat dan konsisten. Investasi antariksa masih harus ditingkatkan meskipun Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis.

Dalam diskusi ini, peserta juga mengkritik kurangnya dukungan politik terhadap sektor antariksa karena efeknya yang kurang terlihat secara langsung oleh masyarakat umum. Namun, tanda positif terlihat melalui potensi keberlanjutan Badan Antariksa dalam waktu dekat.

Kesimpulannya, Indonesia harus segera mengambil langkah konkret dan merumuskan strategi antariksa nasional yang komprehensif agar tidak tertinggal dalam perlombaan antariksa global. Tanpa aksi nyata dan komitmen yang kuat, impian untuk menjadi pemain aktif dalam space economy mungkin hanya akan menjadi ilusi di orbit yang tak terdefinisi.

Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global