Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memberikan perhatian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten ini kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tersebut, yang menjadi fokus serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, telah menegaskan bahwa ada 12 rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut meliputi rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Selain itu, pemkab Pangandaran diharuskan untuk merasionalisasikan anggaran pada tahun 2025 serta mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi risiko fiskal. Seluruh tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga opini BPK dapat ditingkatkan di masa depan. Semua usaha ini adalah bagian dari komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Source link