Pengoperasian Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menimbulkan polemik yang terus menjadi perbincangan hangat. Isu terkait tumpang tindih dalam tata ruang menjadi fokus perhatian, yang disoroti oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. Kritik juga dilontarkan oleh DPRD dan para pegiat lingkungan terhadap keberadaan KJA ini. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah dimulai sejak tahun 2019, namun DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak terkait, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan yang harus dijaga. Situasi ini menunjukkan perlunya tindakan yang tepat demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam di Pantai Timur Pangandaran.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD

Read Also
Recommendation for You
Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Istimewa…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meraih peringkat terbaik pertama secara nasional dalam kategori…
Sri Rahayu, anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, secara optimis dalam memperjuangkan…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan manajemen keuangan yang…