Desakan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan audit kinerja terhadap para menteri dan staf Kabinet Merah Putih menguat setelah mencuatnya sorotan soal kerja nyata di lapangan. Di tengah gencarnya program yang diklaim berpihak pada rakyat, Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, mengingatkan agar Presiden tidak hanya menerima laporan yang terdengar manis, tetapi juga memastikan isi laporan itu benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.
Arief Minta Prabowo Tak Terjebak Laporan yang “Enak Didengar”
Menurut Arief, pengawasan internal menjadi hal penting agar Presiden Prabowo tidak dikelabui oleh jajaran kabinet yang sibuk membangun citra kinerja. Ia menilai, introspeksi dan audit khusus perlu dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya pandai menyusun laporan. Dalam pandangannya, kesenjangan antara laporan resmi dan situasi di lapangan bisa membuat program pemerintah terlihat berhasil, padahal implementasinya belum tentu berjalan sebagaimana mestinya.
Mundurnya Dirut PT Agrinas Jadi Sorotan
Salah satu peristiwa yang ikut memicu perhatian adalah pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Arief menjadikan langkah itu sebagai contoh bahwa tidak semua persoalan di kabinet dan lembaga terkait bisa dibaca dari laporan formal. Joao disebut mundur karena tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah untuk menjalankan program kedaulatan pangan. Dari situ, Arief menilai ada sinyal bahwa komitmen besar pemerintah belum sepenuhnya ditopang oleh kesiapan di tingkat pelaksana.
Pertanyaan soal dukungan Danantara
Arief juga menyinggung kemampuan Danantara dalam mendukung agenda pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menyebut, mundurnya Joao Angelo De Sousa Mota membuat publik kembali mempertanyakan seberapa kuat dukungan yang tersedia untuk program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pangan. Bagi Arief, kasus ini bukan sekadar soal satu pejabat yang mundur, melainkan cermin adanya persoalan yang lebih luas antara target kebijakan dan realitas pelaksanaannya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
