Jakarta kembali menjadi panggung penegasan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Diaspora Global Summit 2 yang digelar Indonesian Diaspora Network–United (IDN-U) pada 13 Agustus 2025, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hamdan Hamedan memaparkan bahwa lima program prioritas pemerintah dirancang bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian yang saling menguatkan sejak awal kehidupan hingga rakyat mencapai kemandirian ekonomi.
Lima program yang dirangkai sejak 1000 HPK
Kelima program itu adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah. Menurut Hamdan, desain kebijakan ini menempatkan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai titik awal yang krusial, terutama untuk mencegah stunting dan memastikan anak tumbuh dengan fondasi kesehatan yang kuat.
Hamdan menggambarkan alur itu melalui kisah Ani, anak dari keluarga sederhana. Sejak masih dalam kandungan, Ani sudah menerima Makan Bergizi Gratis agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Saat memasuki usia sekolah, ia tetap memperoleh MBG setiap hari melalui Sekolah Rakyat. Di sana, Ani tidak hanya belajar pelajaran akademik, tetapi juga mendapat pemeriksaan kesehatan, asupan gizi, dan pendidikan karakter yang dirancang untuk membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini.
Dari beban keluarga menuju kemandirian
Rangkaian kebijakan itu tidak berhenti pada anak. Hamdan menjelaskan bahwa ayah Ani, yang sebelumnya kesulitan memulai usaha, kemudian memperoleh pembiayaan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Akses modal ini membuat keluarga tersebut terlepas dari jerat rentenir dan memiliki kesempatan membangun sumber penghasilan yang lebih stabil.
Ketika kondisi ekonomi keluarga mulai membaik, mereka kemudian dapat membeli rumah layak huni melalui Program 3 Juta Rumah. Dalam penjelasannya, Hamdan menekankan bahwa seluruh program tersebut disusun untuk membawa rakyat dari fase rentan menuju kehidupan yang lebih mandiri, sekaligus menjadi jalan untuk menghapus kemiskinan ekstrem secepat mungkin.
Dukungan diaspora dan target penghapusan kemiskinan ekstrem
Presiden IDN-U, Profesor Herry Utomo, menyambut paparan itu dengan positif. Ia menilai program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan CKG merupakan kebijakan strategis yang telah terbukti di berbagai negara dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Karena itu, para diaspora menyatakan kesiapan untuk ikut mendukung visi tersebut agar benar-benar terwujud.
Dengan program yang sudah berjalan dan terus diperkuat lewat target yang terukur, pemerintah menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda yang dikejar dalam waktu sesingkat mungkin. Bagi para peserta forum diaspora, momentum ini dipandang bukan sekadar wacana politik, melainkan fase penting untuk memastikan janji pembangunan mandiri itu bergerak menjadi hasil nyata.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
