Berita  

Benny K Harman Dukung Prabowo Lawan Tambang Ilegal: Jenderal Beking Sudah di Kantong Presiden

Benny K Harman Dukung Prabowo Lawan Tambang Ilegal: “Jenderal Beking Sudah di Kantong Presiden”

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, memberi sinyal dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan tambang ilegal di Indonesia. Menurut Benny, sikap tegas kepala negara itu bukan sekadar pernyataan politik, melainkan ujian nyata apakah negara benar-benar berani menyentuh jaringan yang selama ini disebut-sebut berada di balik praktik tambang tanpa izin.

Dukungan untuk penindakan tanpa pandang bulu

Pernyataan itu mengemuka setelah Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pelaku tambang ilegal, siapa pun mereka, termasuk jika ada nama besar di balik operasi itu.

Benny menilai sikap tersebut sejalan dengan harapan publik yang sudah lama menunggu tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Ia juga menekankan bahwa dukungan terhadap penindakan harus berlaku sama, baik pelaku itu masih aktif di institusi maupun sudah pensiun.

Nama jenderal dan praktik yang lama jadi sorotan

Dalam penjelasannya, Benny menyinggung bahwa dugaan keterlibatan jenderal TNI maupun Polri dalam perlindungan tambang ilegal bukan hal baru di ruang publik. Karena itu, ia menilai langkah Prabowo akan diuji justru saat berhadapan dengan figur-figur yang dianggap punya pengaruh besar.

Prabowo sendiri dalam pidatonya menyatakan akan bertindak atas nama rakyat dan tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapa pun. Ia menegaskan penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap jenderal TNI atau Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.

Isyarat keras dari Istana

Dengan nada yang keras, pesan Prabowo dipandang sebagai penegasan bahwa negara ingin mengambil kembali kendali atas sumber daya alam yang selama ini bocor ke jalur ilegal. Benny pun membaca pernyataan itu sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak ingin berhenti pada penertiban di lapangan, tetapi juga menyentuh jejaring perlindungan yang membuat tambang ilegal terus bertahan.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.