Gelombang demonstrasi yang semula terkonsentrasi di Gedung DPR RI kini menjalar ke berbagai daerah dan berubah menjadi kerusuhan yang merusak banyak fasilitas publik. Di tengah situasi yang makin panas itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK mengambil posisi yang berbeda dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendropriyono, soal siapa yang paling bertanggung jawab atas meledaknya aksi tersebut.
JK: Akar Masalah Ada di Dalam Negeri
Menurut Jusuf Kalla, pemicu demonstrasi yang berlangsung sejak Senin, 25 Agustus 2025, bukanlah faktor dari luar negeri, melainkan persoalan dalam negeri yang belum tertangani dengan baik. Ia menilai kondisi yang tidak stabil di dalam negeri bisa menjadi bahan bakar utama bagi aksi massa yang awalnya dipicu penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR dan kritik terhadap situasi saat ini.
Pandangan itu disampaikan JK dalam tayangan siniar Gaspol pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa gejolak seperti ini biasanya tidak muncul tiba-tiba, melainkan berangkat dari keresahan yang sudah lama menumpuk di tengah masyarakat.
Berbeda dengan Hendropriyono
Di sisi lain, Hendropriyono sebelumnya menyinggung adanya aktor asing yang menggerakkan “kaki tangan” di dalam negeri untuk memicu demonstrasi besar-besaran. Pernyataan itu jelas berseberangan dengan bacaan JK atas situasi yang sama. Jika Hendropriyono melihat ada intervensi eksternal, JK justru menempatkan masalah domestik sebagai sumber utama letupan sosial tersebut.
Perbedaan pandangan ini muncul saat aksi yang dimulai dengan ratusan massa di depan DPR RI terus meluas hingga Jumat, 29 Agustus 2025. Dari semula berupa unjuk rasa politik, gelombang protes itu kemudian berubah menjadi anarkisme di sejumlah titik.
Dari Aksi Protes ke Kerusuhan
Kerusakan yang ditimbulkan pun tidak kecil. Massa dilaporkan membakar berbagai fasilitas publik, termasuk gedung DPRD, kantor polisi, kejaksaan, dan sejumlah bangunan lain. Perubahan dari demonstrasi ke tindakan destruktif ini membuat situasi semakin sulit dikendalikan dan menambah beban keamanan di banyak daerah.
Dalam konteks itu, peringatan JK menjadi penting: ketika masalah internal dibiarkan berlarut, eskalasi bisa bergerak cepat dan berubah bentuk. Yang semula hanya protes atas kebijakan, bisa berkembang menjadi ledakan kemarahan yang merembet ke mana-mana.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
