Gema tuntutan 17+8 yang sempat ramai dibicarakan dalam aksi demonstrasi terbaru kini memunculkan pertanyaan baru: ke mana sebenarnya arah tuntutan itu dibawa? Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menilai ada kejanggalan dalam perubahan fokus isu yang awalnya begitu keras menyoroti pembubaran DPR, namun kemudian bergeser ke sejumlah wacana lain yang dinilainya jauh lebih lunak.
Tuntutan yang Berubah Arah
Heru menyebut, pada awalnya publik disuguhi rangkaian tuntutan yang terdiri dari 17 poin dalam satu minggu dan 8 poin dalam setahun. Dari sekian poin itu, isu pembubaran DPR menjadi sorotan paling menonjol. Namun, menurutnya, posisi tuntutan tersebut justru perlahan memudar dari pusat perhatian aksi.
“Yang semula bubarkan DPR, kok kemudian bergeser menjadi revitalisasi DPR dan sistem pemilihan,” kata Heru. Ia mempertanyakan perubahan narasi itu karena tidak lagi terlihat ada klausul yang secara tegas menempatkan pembubaran DPR sebagai tuntutan utama.
Diduga Ada Rekayasa Opini
Heru juga menyoroti kemungkinan adanya rekayasa terorganisir di balik viralnya isu tersebut. Ia menduga klaim yang beredar lahir dari pembacaan besar-besaran atas data media sosial, sehingga seolah-olah menjadi representasi murni aspirasi publik. Menurutnya, pola seperti ini membuat arah tuntutan tampak bergerak tanpa disadari masyarakat.
Ia menilai pergeseran itu tidak terjadi secara natural. Dalam pandangannya, ada manipulasi yang membuat publik tidak menangkap perubahan substansi yang sebenarnya sedang berlangsung. “Masyarakat tidak sadar kalau tuntutannya sudah bergeser,” ujarnya dengan nada kritis.
Respons DPR Dinilai Tak Menyentuh Pokok Masalah
Di sisi lain, Heru juga mengkritik respons DPR yang dianggapnya tidak menyentuh inti persoalan. Alih-alih menghasilkan keputusan politik yang substansial, ia melihat yang muncul justru lebih banyak menyangkut urusan administratif internal, seperti pengurangan gaji dan fasilitas anggota.
Baginya, langkah seperti itu belum menjawab keresahan yang sejak awal dibawa dalam gelombang tuntutan 17+8. Karena itu, ia menilai polemik ini bukan hanya soal isi tuntutan, tetapi juga soal bagaimana sebuah isu politik bisa bergeser arah tanpa disadari, lalu diterima seolah-olah itu memang sejak awal tujuan utamanya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
