Gelombang tekanan terhadap Bupati Pati, Sudewo, belum menunjukkan tanda mereda. Di tengah desakan warga yang meminta dirinya dimakzulkan, Partai Gerindra di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyatakan siap membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Langkah itu muncul setelah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Pati memanaskan situasi dan memunculkan tuntutan politik yang semakin keras.
Gerindra Siap Sampaikan Surat ke DPP
Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan surat usulan pemecatan keanggotaan Sudewo dari partai kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra. Sikap itu menjadi respons atas tekanan publik yang terus menguat, sekaligus menunjukkan bahwa partai mulai mengambil jarak dari posisi politik sang bupati.
Di saat yang sama, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, ikut merespons dinamika yang berkembang. Selain mendesak pemecatan, warga juga meminta adanya pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra. Tuntutan ini memperlihatkan bahwa sorotan publik tidak hanya tertuju pada Sudewo, tetapi juga pada peran partai dalam proses politik yang sedang berjalan.
Pansus Hak Angket Jadi Titik Tekanan
Gerindra menyatakan tetap mendukung kerja Pansus Hak Angket DPRD Pati. Partai itu menegaskan komitmen untuk mendorong penyelesaian persoalan secara politik dan kelembagaan, tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat yang sudah terlanjur mengeras di lapangan.
DPRD Pati sendiri menegaskan akan mengawal proses pansus hingga tuntas. Mereka menyebut tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila nantinya terbukti melanggar hukum. Pernyataan ini menambah berat posisi Sudewo, karena tekanan datang bukan hanya dari jalanan, tetapi juga dari lembaga legislatif daerah.
Situasi Politik Sudewo Makin Terjepit
Dengan dukungan publik yang terus menuntut pemakzulan dan partai yang mulai menyiapkan langkah internal, posisi Sudewo kini berada dalam fase paling rawan. Aksi massa di depan DPRD Pati menjadi titik awal menguatnya dorongan agar persoalan ini tidak berhenti pada protes, melainkan berlanjut ke keputusan politik yang lebih tegas.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
