Isu food tray atau ompreng dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini tak hanya memantik perdebatan soal teknis distribusi makanan, tetapi juga menyentuh persoalan sensitif: jaminan kehalalan. Dugaan adanya kandungan minyak babi pada wadah makan itu membuat dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), tampil dengan sikap yang tidak sejalan.
Muhammadiyah Minta Kepastian Halal
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan isu ini menggantung terlalu lama. Menurut dia, kepastian soal ada atau tidaknya unsur babi dalam food tray MBG harus segera diberikan kepada publik. Jika dugaan itu benar, maka penggunaan wadah tersebut semestinya dihentikan.
Muhammadiyah juga menekankan bahwa program yang menyangkut konsumsi masyarakat luas harus memiliki jaminan halal yang jelas. Bagi ormas ini, persoalan seperti ini bukan sekadar teknis pengadaan, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
PBNU Lebih Lentur, Tapi Tetap Minta Klarifikasi
Di sisi lain, PBNU mengambil pendekatan yang lebih longgar. Organisasi ini menyatakan food tray tetap bisa digunakan sepanjang sudah dibersihkan sesuai kaidah fikih NU. PBNU juga menilai program MBG memiliki manfaat besar, terutama bagi santri dan pesantren yang menjadi salah satu sasaran penting program tersebut.
Meski begitu, PBNU tidak menutup mata terhadap polemik yang berkembang. Mereka tetap meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai proses produksi food tray serta lokasi ditemukannya dugaan minyak babi itu. Bagi PBNU, kejelasan dari pemerintah tetap penting agar tidak muncul kebingungan di tengah masyarakat dan agar program MBG bisa berjalan tanpa beban isu yang berlarut-larut.
Polemik yang Lebih dari Sekadar Wadah Makan
Perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dan PBNU memperlihatkan bahwa isu food tray MBG bukan hanya soal peralatan makan, melainkan juga soal standar kepercayaan, kehati-hatian, dan tata kelola program publik. Di tengah besarnya perhatian masyarakat terhadap MBG, pemerintah kini dituntut untuk bergerak cepat memberi penjelasan yang tegas dan meyakinkan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.