Di tengah sorotan publik atas dinamika relasi elite nasional, politikus PDIP Ferdinand Hutahaean melontarkan kritik tajam terhadap kebiasaan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya terlalu sering bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo. Bagi Ferdinand, intensitas pertemuan itu terasa janggal, apalagi jika dibandingkan dengan frekuensi Prabowo bertatap muka secara personal dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan yang Dinilai Tak Lazim
Ferdinand menilai, hubungan antara seorang presiden aktif dan tokoh yang sudah tidak lagi menjabat semestinya punya batas yang jelas, baik dari sisi etika maupun praktik pemerintahan. Ia menganggap pertemuan berulang dengan Jokowi bukan sekadar urusan silaturahmi biasa, melainkan memunculkan kesan adanya pengaruh politik yang masih kuat meski masa jabatan Jokowi telah berakhir.
Menurutnya, situasi tersebut terasa tidak lazim dalam tradisi politik yang sehat. Ia bahkan menyebut kondisi itu sebagai sesuatu yang aneh jika dilihat dari normalitas sejarah pemerintahan, terlebih karena Jokowi kini bukan lagi kepala negara.
Gibran Justru Jarang Tersorot
Di sisi lain, Ferdinand juga menyoroti bahwa pertemuan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka justru tidak sering terlihat secara personal di ruang publik. Perbandingan itu, menurut dia, menimbulkan tanda tanya tersendiri karena Gibran adalah wakil presiden yang semestinya berada dalam lingkar kerja utama pemerintahan.
Ia menilai kecenderungan Prabowo lebih sering berinteraksi dengan Jokowi ketimbang Gibran dapat dibaca sebagai bentuk campur tangan politik yang tidak semestinya. Dalam pandangannya, pola seperti itu berpotensi merugikan pemerintahan Prabowo karena membuka ruang spekulasi soal siapa yang benar-benar punya pengaruh dalam pengambilan arah politik.
Isu Etika dan Pengaruh Politik
Kritik Ferdinand pada akhirnya menyorot satu hal yang lebih besar: batas antara penghormatan politik dan pengaruh yang tetap aktif di balik layar. Ia menegaskan, ketika seorang mantan presiden masih terlalu dominan dalam orbit kekuasaan, publik wajar mempertanyakan apakah pemerintahan berjalan sepenuhnya di bawah kendali pemimpin yang sedang menjabat.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.