Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah berjalan selama satu tahun, namun Center of Economic and Law Studied (CELIOS) memberikan penilaian yang kurang menggembirakan. Dalam rapor kinerja tersebut, terdapat catatan negatif terkait kepemimpinan, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum yang hampir semuanya mendapat penilaian buruk. EVALUASI dilakukan menunjukkan hasil penilaian Prabowo 3 dari 10, Gibran 2 dari 10, Polri 2 dari 10, dan TNI 3 dari 10.
Menurut CELIOS, sebagian besar publik memiliki pandangan negatif terhadap pemerintahan tersebut, dimana 56 persen responden merasa bahwa janji politik hanya sebagian kecil yang terealisasikan dan 43 persen lainnya menilai tidak ada satu pun yang berhasil dilaksanakan. Dampak dari ketidaksesuaian antara janji dan kebijakan membuat elektabilitas Prabowo turun sebesar 34 persen.
Survei yang dilakukan juga menunjukkan bahwa 72 persen responden menganggap kinerja pemerintah buruk, 80 persen menilai kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik, dan 64 persen menilai kualitas kepemimpinan rendah. Tata kelola anggaran dianggap tidak transparan oleh 81 persen responden, sementara 91 persen menyatakan bahwa komunikasi kebijakan pemerintah buruk.
Dalam bidang hukum, 75 persen publik menyatakan bahwa penegakan hukum semakin tumpul dan 43 persen merasa bahwa pemberantasan korupsi tidak efektif. Polri dan TNI juga masih dinilai menggunakan pendekatan represif dalam menjalankan tugas keamanan.
Di sektor ekonomi, banyak responden yang menyebut bahwa pajak dan pungutan pemerintah memberatkan (84 persen) dan bahwa stimulus ekonomi serta bantuan tidak memberikan manfaat bagi kebutuhan harian (53 persen). Ketimpangan antara kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat dirasakan semakin besar, terutama bagi kelas menengah dan bawah.
