Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka genap berjalan satu tahun, tetapi hasil evaluasi dari Center of Economic and Law Studied (CELIOS) justru menampilkan gambaran yang jauh dari memuaskan. Dalam rapor yang dirilis, hampir semua aspek penting pemerintahan—mulai dari kepemimpinan, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, hingga penegakan hukum—mendapat sorotan negatif.
Nilai Rendah di Hampir Semua Lini
CELIOS memberi penilaian 3 dari 10 untuk Prabowo, 2 dari 10 untuk Gibran, 2 dari 10 untuk Polri, dan 3 dari 10 untuk TNI. Skor tersebut menunjukkan bahwa publik belum melihat kinerja yang dianggap meyakinkan setelah satu tahun pemerintahan berjalan. Bagi CELIOS, problem utamanya bukan sekadar hasil kebijakan, melainkan juga cara pemerintah membangun kepercayaan publik sejak awal.
Survei yang menyertai evaluasi itu memperkuat kesan tersebut. Sebanyak 72 persen responden menilai kinerja pemerintah buruk, sementara 80 persen menganggap kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, 64 persen menilai kualitas kepemimpinan rendah, dan 81 persen menyebut tata kelola anggaran tidak transparan.
Janji Politik Dinilai Tak Sejalan dengan Realitas
CELIOS juga mencatat jarak yang lebar antara janji politik dan pelaksanaan kebijakan. Sebanyak 56 persen responden menyatakan hanya sebagian kecil janji yang terealisasikan, sedangkan 43 persen lainnya menilai tidak ada satu pun janji yang benar-benar terwujud. Ketidaksesuaian inilah yang disebut ikut menekan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam catatan survei itu, komunikasi kebijakan pemerintah juga menjadi masalah besar. Sebanyak 91 persen responden menilai komunikasi pemerintah buruk, sebuah angka yang menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada isi kebijakan, tetapi juga pada cara pemerintah menjelaskan arah dan dampaknya kepada masyarakat.
Hukum, Keamanan, dan Tekanan Ekonomi
Di bidang hukum, penilaian publik tak kalah tajam. Sebanyak 75 persen responden menyebut penegakan hukum semakin tumpul, sementara 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif. Polri dan TNI pun masih dipersepsikan menjalankan pendekatan yang represif dalam tugas keamanan, sehingga ruang kritik terhadap pendekatan negara ikut menguat.
Dari sisi ekonomi, keluhan masyarakat juga menumpuk. Sebanyak 84 persen responden merasa pajak dan pungutan pemerintah memberatkan. Sementara itu, 53 persen menilai stimulus ekonomi maupun bantuan yang diberikan belum memberi manfaat langsung bagi kebutuhan harian. CELIOS melihat ketimpangan antara kebijakan fiskal dan kondisi nyata masyarakat semakin terasa, terutama bagi kelas menengah dan kelompok bawah yang paling mudah terdampak tekanan biaya hidup.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.