Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa kontroversi seputar ijazah yang terkait dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanyalah upaya untuk menciptakan kegaduhan politik yang tidak sehat dan tidak produktif. Faldo Maldini, Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik, mengungkapkan bahwa tuduhan tersebut telah beberapa kali diarahkan kepada Presiden Joko Widodo namun terus diulang tanpa kepuasan. PSI memandang politik seharusnya sebagai wadah untuk adu gagasan, bukan penyebaran fitnah dan kebencian, dan mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi yang berkualitas. PSI juga menganggap pendampingan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran sebagai simbol regenerasi kepemimpinan bangsa. Melalui penghentian kegaduhan ini, PSI berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat kembali fokus pada upaya besar untuk kemakmuran rakyat dan Indonesia.
Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, merilis bahwa tingkat kepuasan mencapai 71,4%, yang merupakan gabungan antara yang sangat puas dan cukup puas. Hal ini didorong oleh citra Gibran sebagai sosok muda yang membawa energi baru dan perubahan positif. Ini adalah upaya untuk memastikan agar fokus pemerintahan tetap pada tujuan utama untuk memajukan negara dan memenuhi kebutuhan rakyat.
