Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, mengungkapkan pandangannya tentang Presiden ke-7, Jokowi, dengan menyebutnya sebagai pengkhianat negara. Salah satu poin yang dibahas dalam laporan Jokowi di Polda Metro Jaya adalah ungkapan “tidak boleh ada negara dalam negara” yang diutarakan oleh Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin. Hal ini mengemuka sebagai masalah yang menurutnya harus diatasi secara tegas. Rizal juga menyoroti PT. IMIP yang disebut memiliki bandara internasional tanpa aturan imigrasi dan bea cukai yang berlaku, yang dianggapnya sebagai gangguan terhadap kedaulatan bangsa. Ia juga menyatakan bahwa produk Jokowi baru menjadi bahan perdebatan setelah masa pemerintahannya usai. Belum adanya penindakan terhadap temuan Sjafrie juga menjadi sorotan Rizal, yang menekankan perlunya kebijakan tegas dan konsekuen, termasuk kemungkinan penutupan perusahaan China tersebut. Di samping itu, Rizal juga mencermati kerja sama antara Jokowi, Luhut, dan pihak lain dengan pemilik modal, yang menurutnya hanya menguntungkan segelintir pejabat dan pengusaha, sementara rakyat biasa hanya dipekerjakan sebagai pekerja, pengabdi, dan pelayan, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
Rizal Fadillah: Analisis Kontroversial tentang Jokowi
Read Also
Recommendation for You

Arif Wicaksono, seorang pegiat politik, ekonomi, dan sosial, memberikan pandangan jujur mengenai kemampuan Menteri Kehutanan,…

Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, memberikan tanggapannya terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat alutsista…

Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M. Rizal Fadillah, mengungkapkan pandangan kontroversialnya terkait polemik seputar ijazah Presiden…

Aktivis lingkungan, Virdian Aurellio, menyoroti kurangnya keseriusan negara dalam penanggulangan kerusakan alam dan dampaknya terhadap…

Profesor Ciek Julyati Hisyam dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yakin bahwa ijazah S1 dari Universitas…







