Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim (NAM), terus menarik perhatian publik. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menekankan agar jaksa penuntut umum tidak terjebak dalam manuver yang dapat mengaburkan inti masalah. Menurut Boyamin, fokus utama jaksa harus pada pembuktian unsur pidana yang terkait dengan niat jahat atau mens rea serta dugaan persekongkolan yang diduga telah direncanakan sejak awal proses pengadaan.
Pembuktian ini dianggap penting agar majelis hakim dan masyarakat yakin terhadap dakwaan yang dilayangkan kepada Nadiem. Boyamin juga memperhatikan kebijakan yang disebutnya sebagai pola “kopi hitam”, yang menunjukkan adanya keterlibatan orang-orang terdekat terdakwa dalam proses pengadaan. Pola ini harus didalami oleh jaksa karena berkaitan dengan indikasi pengaturan sejak tahap perencanaan.
Menurut Boyamin, jaksa harus menunjukkan bukti terkait penguncian spesifikasi dan pengaturan administratif untuk memperkuat konstruksi perkara. Hal ini juga diharapkan dapat menjawab keraguan masyarakat yang muncul akibat narasi-narasi yang berbeda di luar persidangan. Itulah yang disampaikan Boyamin dalam keterangannya kepada fajar.co.id.
