FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dalam upaya mencapai tujuan sebagai garda terdepan yang mengisi ruang publik dengan informasi yang bersifat edukatif, media memiliki peran yang sangat penting.
Namun, tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh media, termasuk kekerasan fisik dan serangan digital, juga menjadi perhatian utama. Hal ini juga berlaku saat membahas konteks Pemilu.
Mengingat bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) akan segera digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, menyatakan bahwa dalam menghadapi Pemilu, langkah yang diambil oleh pihaknya adalah dengan mengeluarkan surat edaran.
“Apa yang harus dilakukan oleh media adalah melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Oleh karena itu, pers juga harus teguh pada prinsip kemandirian,” ungkap Asep.
Asep mengungkapkan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Diseminasi Mekanisme Respons Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan dalam Peliputan Pemilu” di SwissBell Hotel Makassar, pada Kamis (21/12/2023).
Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran yang menyarankan kepada wartawan yang tergabung dengan salah satu calon, misalnya sebagai Tim Sukses, untuk nonaktif atau mengundurkan diri dari perusahaan media.
“Kami sudah memiliki instrumen dalam menangani kekerasan terhadap wartawan, termasuk pada saat pemilu. Ini melalui sosialisasi mekanisme respons, pencegahan, dan penanganan kekerasan pada peliputan Pemilu 2024,” tambahnya.
