Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan peredaran uang di dalam negeri. Hal ini disambut oleh Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto.
Menurutnya, hal ini terjadi karena pemujaan terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan egoisme elit politik.
“Ini akibat pemujaan terhadap kapitalisme dan egoisme elit politik dan bisnis,” ungkapnya dikutip dari fajar.co.id pada Kamis (9/5/2024).
Gigin Praginanto menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesia ini tidak benar secara keseluruhan. Meskipun memang peredaran uang di kalangan masyarakat bawah semakin kering, namun tidak demikian halnya dengan kalangan atas.
“Yang di bawah makin kering. Yang di atas makin basah,” katanya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi M2 pada Desember 2023 tercatat sebesar Rp 8.824,7 triliun atau hanya tumbuh 3,5 persen year-on-year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada bulan September yang masih mencapai 6 persen yoy.
Gigin Praginanto menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI menerbitkan terlalu banyak instrumen keuangan, seperti Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).
Pernyataan Jokowi ini disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta.
