Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, meminta untuk melakukan peninjauan ulang terkait pemotongan gaji karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia mengungkapkan bahwa ia terkejut dengan kebijakan tersebut.
Menurutnya, baik pengusaha maupun pekerja sama-sama menolak Tapera, dan Anas menganggap hal itu sebagai reaksi yang wajar. Anas mengutarakan keheranannya terkait penolakan tersebut.
Anas menyebut bahwa dengan kondisi upah buruh saat ini yang belum stabil, pemotongan 2,5 persen dari upah atau gaji tentu sulit dipahami sebagai sebuah solusi yang baik. Begitu juga dengan 0,5 persen tanggung jawab pengusaha yang dinilai sebagai beban tambahan yang berat.
Anas menegaskan bahwa proses pelaksanaan kebijakan Tapera kurang baik karena tidak melibatkan pengusaha dan buruh dalam tahap-tahap awalnya. Ia menyatakan bahwa reaksi negatif dari pengusaha dan buruh terhadap kebijakan tersebut adalah wajar.
Menurut Anas, untuk membantu masa depan buruh dan karyawan swasta terkait kebutuhan tempat tinggal, pemerintah seharusnya mendengarkan pendapat dan masukan dari buruh dan karyawan terlebih dahulu sebelum merancang kebijakan tersebut. Anas menyarankan agar “public hearing” pertama dilakukan dengan kalangan buruh dan karyawan, baru kemudian dilakukan pendekatan kepada pengusaha dengan membicarakan angka-angka yang dapat meyakinkan terkait manfaat dari kebijakan tersebut.
