FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siapa yang tidak mengenal Muhadjir Effendy? Beliau adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK).
Selain sebagai Menko, Muhadjir juga merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
Pegiat Media Sosial (Medsos) Ardianto Satriawan, dalam catatannya mencatat setidaknya empat kebijakan Muhadjir yang sulit diterima.
“Ardianto memulai ceritanya dengan ‘Masuk sekolah subuh’,” ujar Ardianto dalam unggahannya di aplikasi X @ardisatriawan (3/7/2024).
Menurut Ardianto, pada tahun 2019 Muhadjir meminta masyarakat untuk mempercayakan keputusan Gubernur NTT terkait penjadwalan jam masuk sekolah yang dimajukan menjadi pukul 05.00 WITA.
Pada tahun 2024, Muhadjir kembali membuat kebijakan kontroversial dengan wacana pemberian bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online.
“Muhadjir Effendy menyatakan bahwa Pemerintah membuka peluang bagi korban Judi Online untuk menerima bansos,” kata Ardianto.
Baru-baru ini, pada bulan Juli 2024, Ardianto mengungkapkan bahwa Muhadjir mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk menetapkan tarif tinggi pada acara wisuda.
“Dengan menyarankan tarif tinggi untuk seremonial wisuda, Muhadjir ingin PTS mencari keuntungan melalui penerapan tarif tinggi dalam seremonial wisuda,” katanya.
Tidak hanya itu, Ardianto juga menyebut bahwa Muhadjir melegalkan pinjaman online bagi para mahasiswa untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Muhadjir menyatakan bahwa dirinya tidak masalah dan mendukung usulan pinjaman online atau student loan untuk pembayaran UKT,” tambahnya. (Muhsin/fajar)
