FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Orang-orang dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mendapat jabatan komisaris di beberapa BUMN. Hal ini menjadi sorotan dan mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak.
Mengenai hal ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan bahwa mereka yang ditunjuk sebagai komisaris di BUMN pasti telah melalui pengecekan pengetahuannya.
“Pertama-tama, begini. Pak Erick, berdasarkan pengalaman saya sebagai mantan komisaris Angkasa Pura, Pelindo, dan Peti Kemas, tidaklah mudah bagi seseorang untuk menjadi komisaris. Kita dipanggil, pengetahuannya dicek, diberi informasi, kemudian baru diambil kesimpulan apakah orang tersebut pantas duduk di situ atau tidak,” kata Ngabalin dikutip dari kumparan, Jumat (2/8/2024).
Ngabalin menjelaskan bahwa orang-orang yang menjadi komisaris BUMN adalah orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman yang teruji.
“Jadi jangan banyak yang merasa terganggu jika ada Tim Prabowo-Gibran yang menjadi komisaris BUMN. Ini hanya sedikit, masih butuh banyak lagi, jadi tidak masalah,” ungkapnya.
Ngabalin juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat dalam menentukan siapa yang menjadi komisaris BUMN. Penunjukan komisaris sepenuhnya dilakukan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Pak Erick yang mengambil keputusan, hasilnya disampaikan dalam rapat kabinet kepada Presiden. Berdasarkan pengalaman saya, prosesnya seperti itu, jadi saya yakin memberitahu kepada semua teman bahwa tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya.
Ngabalin menegaskan bahwa komisaris yang saat ini menjadi sorotan memiliki kapasitas yang baik dan pantas untuk posisinya, terlepas dari hubungannya dengan Prabowo.
