Pada Rabu, 4 September 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari Made Elviani terkait dugaan korupsi dalam pengadaan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, dimana Made Elviani, seorang pihak swasta, diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Pihak KPK telah mencegah sepuluh orang terkait kasus ini untuk meninggalkan Indonesia selama enam bulan.
Investigasi kasus ini merupakan pengembangan dari kasus mantan Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pencegahan perjalanan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
KPK terus mengusut kasus ini secara intensif, dengan tujuan mengungkap kebenaran dan memerangi korupsi di wilayah tersebut. Redaktur dan Reporter dengan penanggung jawab artikel ini adalah Fathan Sinaga.
