Menteri Pertanian Baru Minta KPK Berkantor di Kementerian Pertanian
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hanya dalam satu hari menjabat sebagai menteri pertanian, Andi Amran Sulaiman segera membuat terobosan yang tidak biasa. Dia meminta pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).
“Saya meminta agar besok ada tim KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian,” kata Amran di Jakarta, Kamis (26/10).
Amran mengatakan bahwa dia tidak ingin berkompromi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Amran ingin Kementan mendapatkan kembali kepercayaan publik dan memulihkan martabat di mata masyarakat.
“Saya pikir ini sangat penting karena publik harus memahami pentingnya membangun sektor pertanian. Karena itu, sekali lagi, saya berharap KPK bisa berkantor di Kementan besok,” katanya.
Amran tidak main-main, dia langsung memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen Kementan) untuk berkoordinasi dengan KPK guna mewujudkan keinginannya tersebut.
Pola seperti ini bukanlah hal baru yang dilakukannya. Selama kepemimpinannya di Kementan pada periode 2014-2019, Amran pernah melakukan transformasi dan reformasi birokrasi dengan melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dalam melakukan pengawasan internal.
Selain itu, Amran juga mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan. Ini telah menjadi tradisi Amran untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun baik di rumah maupun di kantor.
Jika ada yang mengirimkan hadiah, Amran melaporkan hal tersebut langsung ke KPK.
Terbukti, Kementan menerima penghargaan dari KPK pada peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia Desember 2017, atas prestasi dalam kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik.
