Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Inspektorat Jenderal (Itjen Kementan) untuk segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengawal pembangunan pertanian.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menempatkan beberapa pegawai KPK di Kementan, seperti yang sudah dilakukan saat ia menjabat sebagai Mentan pada periode 2014-2019. Hal ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan mencegah tindak korupsi.
Amran mengutarakan, “Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian,” setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan di Gedung PIA Kanpus Kementan, pada hari Kamis, 26 Oktober 2023.
Menurut Amran, pengawasan dari KPK menjadi sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terlibat dalam tindak pidana dan merugikan banyak orang, terutama para petani di Indonesia. Ia berharap Kementan dapat kembali menjadi institusi yang bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.
Amran menyampaikan, “Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan.”
Sebelumnya, Mentan memastikan bahwa koordinasi antar unit di Kementan berjalan dengan baik. Saat ini, Amran meminta jajarannya untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.
Amran menjelaskan, “Yang pertama kita sudah melakukan konsolidasi untuk membuat pertanian bergerak cepat dan bekerja maksimal. Kemudian programnya kita fokus pada komoditas beras dan jagung. Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa mencapai swasembada.”
Sumber: FAJAR.CO.ID, JAKARTA
