Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memapaparkan pemetaan politik Islam di Aula Prof. Amiruddin Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa Islam dan muslim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik Tanah Air.
Politik berakar pada nilai-nilai tentang kebaikan hidup bersama dari berbagai ajaran dan yang paling berpengaruh adalah ajaran agama. Terlebih, lanjut Mahfud, bagi masyarakat Indonesia yang religius, agama sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat.
Mahfud menjelaskan saat pendirian negara Indonesia terdapat perdebatan tentang jenis negara yang seharusnya didirikan.
Tokoh-tokoh Islam, yang diwakili Wahid Hasyim, Bagus Hadikusumo, Kyai Agus Salim, dan lainnya, menginginkan Indonesia merdeka sebagai negara Islam dengan istilah khilafah.
“Namun, Bung Karno dan tokoh lainnya berpendapat bahwa menggabungkan agama dengan negara bisa menjadi sumber konflik,” katanya.
Oleh karena itu, mereka mengusulkan negara yang terbuka, bersatu dalam keberbedaan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pluralisme dan demokrasi.
Indonesia menjadi negara yang memperlakukan seluruh pemeluk agama dan keyakinan dengan adil, memberikan perlindungan, dan menghargai keberagaman.
Semua sepakat dengan prinsip-prinsip dasar yang mendorong pembangunan bangsa, membangun keadilan, mengatasi kemiskinan, menciptakan peluang kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
