Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pinjaman besar dari luar negeri untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengatakan hal tersebut terjadi setelah pertemuan antara Prabowo dan Jokowi pada hari pertama kampanye di Istana Negara, Jakarta. Dalam konferensi pers pada Rabu (29/11) lalu, Sri Mulyani menyatakan bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah perizinan terkait pengeluaran untuk alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari pinjaman luar negeri yang meningkat secara signifikan.
Mantan direktur Bank Dunia tersebut menyampaikan bahwa keputusan tersebut dilihat dari langkah Kementerian Pertahanan yang telah diberikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun tetap melakukan pinjaman luar negeri dalam periode 2020-2024 sebesar USD 25 miliar atau sekitar Rp 385 triliun.
“Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari USD 20,75 miliar menjadi USD 25 miliar. Itu yang kemarin disepakati,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa hal ini dilakukan berdasarkan pendapat dari Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo merasa bahwa kebutuhan alutsista Indonesia saat ini masih belum cukup untuk menghadapi gejolak geopolitik dunia yang terjadi.
“Kementerian Pertahanan menganggap kebutuhan tersebut sesuai dengan kondisi alutsista dan juga ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity, dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kami dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga diketahui menyetujui tiga rencana lain dari Kemenhan yang membutuhkan pinjaman luar negeri sebesar USD 55 miliar. Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa kondisi tersebut akan berlaku selama tiga renstra.
