Pada Selasa, 20 Februari 2024, di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Kemendagri, Jakarta, dilakukan rapat pembahasan serta fasilitasi dan koordinasi bersama kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Daerah Otonomi Baru (DOB) se-Papua. Dalam rapat tersebut, Kementerian Dalam Negeri memusatkan perhatian pada penanganan pembiayaan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP).
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyatakan bahwa pihaknya terus menindaklanjuti penyelesaian pendanaan beasiswa SUP Tahun Anggaran 2023 dan keberlanjutannya. Pemerintah Provinsi Papua telah melunasi pembayaran tunggakan beasiswa SUP untuk bulan Januari hingga Juni 2023.
Dalam penyelesaian pendanaan tersebut, Provinsi Papua memberikan dana talangan sebesar Rp 68.880.661.079,16 karena pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya belum menyalurkan bantuan keuangan khusus sesuai kesepakatan sebelumnya. Meskipun demikian, skema penyelesaian beasiswa SUP tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua.
Maurits menyatakan bahwa Provinsi Papua meminta agar kebutuhan beasiswa SUP untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 menjadi tanggung jawab kabupaten/kota karena data telah berdasarkan domisili. Namun, skema penyelesaian tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kementerian Dalam Negeri terus fokus dalam menangani pembiayaan beasiswa Siswa Unggul Papua agar program ini dapat berjalan lancar.
