Muhammad Said Didu merespon pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tentang pemberian izin tambang kepada Organisasi Masyarakat (Ormas).
Bahlil sebelumnya mengungkapkan kebingungannya atas protes yang muncul saat izin tambang diberikan kepada pihak asing. Namun, keributan juga terjadi saat izin diberikan kepada Ormas.
Said Didu menganggap pernyataan Bahlil tersebut sebagai pengakuan tidak langsung bahwa pemerintah telah memberikan izin tambang kepada pihak asing. Dia menyatakan hal ini dalam keterangan di aplikasi X @msaid_didu pada 8 Juni 2024.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini menilai pemberian izin tambang kepada Ormas hanya sebagai langkah untuk menutupi kesalahan sebelumnya. Dia juga menyebut bahwa pemerintah saat ini bersikap seperti makelar, mencoba mengimbangi tindakan kontroversial dengan kebijakan yang dianggap tidak tepat.
Bahlil Lahadalia mengaku serba salah dalam proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena sering mendapat protes dari berbagai pihak. Protes muncul tidak hanya saat IUP diberikan kepada konglomerat dan pihak asing, tetapi juga ketika untuk ormas keagamaan.
Pemerintah menerbitkan aturan IUP untuk ormas keagamaan dengan niat baik, tanpa ada kaitannya dengan politik balas budi.
