FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar mengenai rencana Prabowo untuk meningkatkan rasio utang menjadi 50 persen menuai berbagai reaksi dari berbagai pihak.
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menepis isu yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto akan meningkatkan utang negara hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ketika menjabat sebagai Presiden RI nantinya.
Thomas menegaskan bahwa Prabowo tidak menetapkan target kenaikan utang. Prabowo akan tetap mematuhi batasan-batasan hukum terkait aspek fiskal.
Namun, menurut loyalis Ganjar, Jhon Sitorus, peluang kenaikan rasio utang tersebut sangat besar jika semua program yang dijanjikan oleh Prabowo-Gibran dipaksakan. Dia memberikan penjelasan mendetail melalui akun resminya:
Rasio Utang RI pada tahun 2014 adalah 24,7% terhadap PDB. Sedangkan Rasio Utang RI pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 38,79% (Proyeksi APBN 2024).
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan rasio utang sebesar 14,09% dalam kurun waktu sepuluh tahun atau 7,04% dalam lima tahun.
Meskipun tim Prabowo membantah akan menaikkan rasio utang hingga 50%, namun tren menunjukkan bahwa rasio utang masih akan bertambah setidaknya 7% dalam lima tahun pemerintahan Prabowo.
Jika program-program seperti Makan Siang Gratis, susu gratis, IKN, dan pembangunan 300 Fakultas Kedokteran tidak diikutsertakan dalam APBN, maka pada tahun 2029, rasio utang negara dapat mencapai 45,83% dari PDB.
Lalu, dari mana sumber pendanaan untuk program Makan Siang Gratis, susu Gratis, IKN, pembangunan 300 Fakultas Kedokteran termasuk kenaikan gaji ASN, TNI & POLRI, dan pembangunan 3 juta rumah tersebut?
