FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejak diretas pada Kamis (20/6/2024) lalu, hingga kini Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih. Akibatnya, layanan publik di sejumlah instansi pemerintahan masih terganggu.
Upaya pemerintah untuk melawan serangan siber dengan “Ransomware” yang meretas PDN hingga saat ini pun belum membuahkan hasil.
Mirisnya lagi, data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.
Tim gabungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom yang berusaha untuk melawan peretas gagal mengatasi Ransomware tersebut.
Namun usaha untuk mengembalikan data itu tidak membuahkan hasil. Pemerintah mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.
Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko dalam kesempatan jumpa pers terkait perkembangan situasi Pusat Data Nasional yang diserang ransomware, memastikan bahwa data yang sudah kadung diserang hacker tidak bisa lagi direcovery.
Menanggapi sikap pasrah pemerintahan Jokowi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, kembali menyampaikan kritik tajam.
“Indonesia terlalu besar untuk diselesaikan dengan kata: ‘pasrah’. Pelajaran berharga dari kesalahan berulang: jangan berikan jabatan menteri hanya karena semata balas budi, bukan karena ahli,” cuit Islah Bahrawi melalui akun @islah_bahrawi di X.
