FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, ikut memberikan komentarnya mengenai isu Muhammadiyah yang disebut-sebut akan menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah.
Adi menyoroti bahwa meskipun Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sering berbeda pandangan tentang isu keagamaan, dalam hal tambang, mereka dapat bersatu.
“Perkembangan mutakhir masyarakat madani kita. Soal qunut, tahlilan, ziarah kubur, dan penetapan hari raya Idul Fitri boleh berbeda (kadang), tapi dalam hal tambang bisa bersatu. Tetap bersinar terus, saudaraku,” kata Adi dalam keterangannya di aplikasi X @Adiprayitno_20 (27/7/2024).
Komentar ini muncul di tengah perdebatan yang dipicu oleh rencana Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah.
Sebelumnya, lulusan Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Muhammad Hakku Wahab, meminta agar Muhammadiyah tidak terlibat dalam pengelolaan tambang.
Wahab mengingatkan bahwa meskipun niat pemerintah baik, terdapat banyak risiko dan tanggung jawab besar yang terlibat dalam pengelolaan tambang, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, teknis, dan sosial budaya.
Wahab juga menyatakan bahwa tambang merupakan usaha yang mahal dan berisiko tinggi serta sering kali merusak lingkungan.
Ia menyarankan Muhammadiyah untuk tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sesungguhnya, dan menghindari bisnis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut.
“Maka dari itu, saya mengatakan, sudahlah, jika pihak lain ingin, biarkan saja pihak lain. Agar kita tetap aman. Kita sama-sama aman dan nyaman,” kata Wahab kemarin.
