FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia menjadi perhatian yang serius. Salah satu penyebab maraknya PHK adalah karena banyak perusahaan yang menghadapi kebangkrutan atau pailit, sehingga banyak karyawan yang harus dirumahkan.
Menurut laporan Kementerian Keuangan, Pemerintah mengklaim bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan dengan adanya penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran.
Namun, data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa sebanyak 32.064 tenaga kerja mengalami PHK selama enam bulan pertama tahun 2024. Mayoritas kasus terjadi di Jakarta, yaitu sebesar 23,29 persen.
Anggota Komisi IX DPR RI Charles Meikyansah menilai bahwa badai PHK ini juga berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menekankan bahwa perusahaan harus memastikan memberikan hak-hak karyawan yang terkena PHK, seperti pesangon, gaji, dan insentif lain yang belum dibayarkan.
Beberapa perusahaan yang melakukan PHK antara lain PT Era Media Informasi (Gatra Media Group) yang menyatakan pailit, menyebabkan media Gatra harus menghentikan operasional dan memberhentikan karyawannya. Selain belum membayar gaji bulan Mei, Juni, dan Juli 2024, perusahaan juga dilaporkan belum membayar BPJS Ketenagakerjaan karyawan selama hampir 26 bulan. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai nominal pesangon, dan karyawan kontrak juga belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
