Proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dimulai pada Selasa (1/10). Kabar ini pastinya disambut gembira oleh para honorer di Indonesia.
Meskipun menjadi kabar bahagia, banyak honorer yang merasa cemas dan was-was menghadapi proses pendaftaran tersebut. Hal ini dikarenakan banyak nomor induk kepegawaian (NIK) honorer yang telah dicatut menjadi anggota partai politik.
Ironisnya, ASN PPPK juga terdapat NIK yang dicatut sehingga terdaftar sebagai anggota partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika hal ini terjadi, honorer tersebut akan gagal dalam seleksi PPPK jika masalahnya tidak segera diatasi.
Heti Kustrianingsih dari Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grace Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) menyatakan bahwa banyak NIK honorer yang dicatut tanpa sepengetahuan mereka. Bahkan guru prioritas satu (P1) juga terdapat NIK yang dicatut, sehingga mereka perlu memastikan NIK mereka melalui link resmi KPU untuk bisa mendaftar.
Heti menekankan pentingnya bagi ASN untuk bebas dari keterlibatan partai politik. Untuk itu, ia mengimbau agar para P1 dan honorer lainnya melakukan pengecekan NIK mereka melalui situs resmi KPU. Jika terdapat nama mereka sebagai anggota partai politik, maka segera atasi masalah tersebut sebelum mendaftar untuk PPPK.
