Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa dalam menjalankan rencana penghapusan utang bagi pelaku UMKM. Program yang disebut menyasar sekitar 1 juta UMKM dengan nilai mencapai Rp 14 triliun itu dinilai memang menarik, tetapi pelaksanaannya membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Verifikasi Data Jadi Kunci
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dipastikan adalah verifikasi faktual terhadap UMKM yang akan menerima manfaat. Menurutnya, penghapusan utang tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan data administratif semata. Pemerintah perlu memastikan setiap pelaku usaha yang masuk program benar-benar memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah ditetapkan.
Saleh menilai, kebijakan ini pada dasarnya baik karena dapat memberi napas baru bagi pelaku usaha kecil. Namun, tanpa pendataan yang rapi dan seleksi yang jelas, program berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, menurut dia, aspek ketelitian harus ditempatkan di depan, bukan sekadar mengejar besarnya angka penghapusan utang.
UMKM Tetap Harus Punya Arah Usaha
Di sisi lain, pemerintah juga diminta menyiapkan solusi lanjutan agar pelaku UMKM tetap bisa menjalankan usahanya setelah utang dihapus. Saleh mengingatkan bahwa tujuan kebijakan ini bukan membuat pengusaha berhenti berusaha, melainkan mendorong mereka membangun usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti perlunya kajian mengenai akses modal setelah program berjalan. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang dihapus utangnya, tetapi juga dari mana pelaku usaha akan memperoleh dukungan permodalan berikutnya. Opsi sumber modal itu, menurutnya, perlu dipikirkan secara matang, termasuk kemungkinan dari bank BUMN atau skema bantuan modal lainnya.
Dampak Ekonomi Harus Terukur
Saleh menekankan bahwa pemerintah perlu melihat program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat, bukan sekadar langkah populis. Karena karakter UMKM sangat beragam, pendekatan yang dipakai pun tidak bisa disamaratakan. Setiap jenis usaha memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, sehingga kebijakan penghapusan utang harus disertai skema pendukung yang realistis.
Dengan perencanaan yang cermat, program penghapusan utang UMKM diharapkan tidak berhenti pada penghapusan beban lama, tetapi juga membuka jalan bagi pelaku usaha kecil untuk kembali tumbuh dan bergerak lebih stabil.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
