Biaya Sekolah Kedinasan, Usulan Tanpa Jaminan CPNS

Rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, membahas wacana tentang sekolah kedinasan. Anggota DPR Juliyatmono mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi dibiayai secara gratis dan tidak otomatis memberikan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ia menyarankan agar mahasiswa menanggung biaya pendidikan mereka sendiri seperti halnya kampus lain dan mengikuti seleksi CPNS setelah lulus. Menurut Juliyatmono, pembelajaran di sekolah kedinasan cenderung membentuk sikap eksklusif, meskipun biayanya ditanggung oleh negara melalui APBN. Dia menyerukan agar pendidikan kedinasan menjadi lebih terbuka dan setara bagi semua warga negara. Juliyatmono juga mengusulkan agar mekanisme pembiayaan pendidikan kedinasan, yang selama ini sepenuhnya ditanggung oleh APBN, dievaluasi. Menurutnya, hal ini telah menciptakan ketidaksetaraan di antara mahasiswa sekolah kedinasan. Dia berpendapat bahwa sekolah kedinasan seharusnya dijalankan seperti perguruan tinggi biasa, di mana mahasiswa membayar biaya pendidikan mereka sendiri dan tidak mendapat keistimewaan dalam proses rekrutmen CPNS.

Source link