Pangandaran — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait izin keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Ia menilai keputusan itu bertolak belakang dengan harapan banyak pihak yang ingin kawasan pesisir tetap terjaga keindahannya sekaligus mendukung perikanan tangkap yang berkelanjutan.
Susi Soroti Izin KJA di Pantai Timur Pangandaran
Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya, Susi menyinggung langsung Presiden Prabowo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam polemik tersebut. Ia mempertanyakan mengapa izin justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang, menurut penilaiannya, tidak semestinya lolos syarat. Bagi Susi, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut arah pengelolaan pesisir yang selama ini menjadi perhatian publik.
Janji tentang Pangandaran Ikut Disorot
Susi juga mengingatkan kembali janji Prabowo untuk memperindah Pantai Pangandaran dan mendorong produktivitas perikanan tangkap. Dalam pandangannya, janji tersebut semestinya diikuti kebijakan yang konsisten, bukan justru membuka ruang bagi izin yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru di kawasan pantai. Nada kecewa Susi terlihat jelas dalam responsnya, yang menunjukkan ia merasa heran sekaligus prihatin atas keputusan itu.
Keprihatinan atas Arah Kebijakan Pesisir
Polemik KJA di Pangandaran menambah daftar kritik terhadap pengelolaan ruang laut dan pesisir yang sensitif bagi masyarakat setempat. Susi menilai, kebijakan seperti ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah publik. Sikapnya menegaskan bahwa isu lingkungan, keindahan pantai, dan nasib nelayan tangkap masih menjadi titik penting dalam perdebatan seputar masa depan Pangandaran.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
