Prabowo Bidik APBN Tanpa Defisit, Efisiensi Jadi Kunci
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan ambisinya membawa keuangan negara menuju kondisi tanpa defisit. Dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, ia menempatkan efisiensi sebagai pondasi utama untuk menekan kebocoran sekaligus memperkuat daya tahan fiskal Indonesia.
APBN 2026 Masih Defisit, Tapi Didorong Lebih Terkendali
Dalam rancangan anggaran tersebut, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.786,5 triliun, sementara pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit anggaran Rp 638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Defisit itu akan ditutup melalui pembiayaan yang disebut harus dilakukan secara hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan. Prabowo menekankan bahwa target jangka panjang pemerintah bukan sekadar menjaga keseimbangan fiskal, melainkan mengarah pada APBN yang tidak lagi minus.
Efisiensi dan Anti-Bocor Jadi Pesan Utama
Prabowo menyebut upaya menuju anggaran tanpa defisit membutuhkan keberanian politik dan ketegasan dalam membereskan kebocoran anggaran. Ia juga meminta dukungan dari seluruh kekuatan politik di Indonesia agar agenda tersebut tidak berhenti sebagai wacana.
Di sisi lain, pemerintah berencana memperluas pembiayaan kreatif dan inovatif agar ketergantungan pada APBN tidak terlalu besar. Langkah ini diproyeksikan memberi ruang fiskal yang lebih lentur ketika menghadapi guncangan global.
Pendapatan Negara dan Pengelolaan Sumber Daya
Untuk menopang target itu, pemerintah akan mendorong kenaikan penerimaan pajak, menjaga iklim investasi, serta memberikan insentif fiskal yang lebih terarah bagi kegiatan ekonomi strategis. Prabowo juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang efisien agar hasilnya benar-benar kembali pada kesejahteraan rakyat.
Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah tampak ingin menampilkan APBN bukan hanya sebagai alat belanja, tetapi juga instrumen untuk menjaga stabilitas, memperkuat penerimaan, dan memastikan setiap rupiah memberi dampak lebih besar bagi ekonomi nasional.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
